JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat negara tidak boleh menjadikan lokasi bencana sebagai ajang wisata bencana.
Pernyataan ini disampaikan saat arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), di tengah penanganan bencana yang masih berlangsung di beberapa daerah.
Prabowo menyoroti praktik sebagian pejabat dan tokoh publik yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan atau foto-foto tanpa tujuan konkret
“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan membantu mengatasi masalah. Rakyat di situ jangan dijadikan objek,” tegasnya.
Presiden menegaskan setiap kunjungan ke daerah terdampak bencana harus dilandasi empati dan tanggung jawab.
Serta fokus pada upaya membantu masyarakat secara nyata. Kegiatan pejabat di lokasi bencana seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak.
Hingga memastikan bantuan tersalurkan efektif, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi publik terkait bencana.
Pejabat diminta menyampaikan informasi faktual, menenangkan, dan berpihak pada korban, tanpa mengeksploitasi penderitaan warga terdampak.
Presiden juga menyatakan komitmennya untuk memantau penanganan bencana secara langsung, minimal satu minggu sekali, agar proses tanggap darurat, pemulihan pascabencana, dan mitigasi bencana berjalan optimal.
Arahan ini menegaskan standar etika bagi pejabat publik dalam merespons bencana: hadir dengan empati, tindakan nyata, dan bukan sekadar menunjukkan kehadiran di tengah musibah.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
