Maulana Minta Lurah Lebih Inovatif, Persoalan Warga Harus Diselesaikan dari Tingkat Kelurahan

Maulana minta lurah Kota Jambi memperkuat pelaksanaan 11 program prioritas, memastikan bantuan tepat sasaran, dan meningkatkan pelayanan publik.
Dengarkan

SUMATERA BARAT, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberhasilan 11 program prioritas Pemerintah Kota Jambi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat wali kota.

Peran lurah sebagai aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu penentu apakah program pembangunan benar-benar tepat sasaran atau justru berhenti pada tataran administrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Maulana, saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas atau capacity building bagi lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Jambi di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) I, Provinsi Sumatera Barat, Minggu 15 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Maulana sekaligus memberikan materi mengenai peran strategis lurah sebagai ujung tombak pelaksanaan 11 program prioritas Kota Jambi periode 2025–2029.

Menurutnya, aparatur kelurahan tidak boleh hanya terpaku pada pekerjaan administratif.

Lurah harus mampu membaca persoalan masyarakat, mengenali potensi wilayah, menggerakkan partisipasi warga, serta memastikan kebijakan pemerintah kota terlaksana sesuai kebutuhan di lapangan.

“Di sinilah posisi strategis lurah dan para Kasi sebagai pamong yang berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami persoalan wilayah, mengetahui potensi lokal, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat,” ujar Maulana.

Empat Hal yang Harus Diperkuat Lurah

Dalam arahannya, Maulana menekankan empat aspek penting yang harus menjadi perhatian lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat agar pelaksanaan program prioritas berjalan efektif.

Baca juga:  Inovasi Baru, Dirlantas Polda Jambi Gagas Program Polantas Belajar Bersamo

Pertama, aparatur kelurahan harus memahami secara menyeluruh substansi 11 program prioritas.

Pemahaman tersebut mencakup tujuan, persyaratan, indikator keberhasilan, hingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.

Hal ini penting terutama untuk program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Lurah harus mampu menjelaskan ketentuan program sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh haknya.

Kedua, ketepatan data harus menjadi dasar pelaksanaan program.

Maulana meminta lurah memastikan data masyarakat selalu akurat dan tervalidasi, serta memperkuat koordinasi dengan kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, dan instansi terkait.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Administrasi harus tertib dan tidak boleh ada praktik pemotongan bantuan yang merugikan masyarakat.

Ketiga, lurah harus membangun komunikasi yang efektif dengan warga. Kebijakan pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan ketua RT, pertemuan warga, grup komunikasi digital, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keempat, lurah harus memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan di wilayahnya. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan perlu dikedepankan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Koordinasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui sinergi tiga pilar juga perlu diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Lurah Jangan Hanya Menjalankan Rutinitas Administrasi

Baca juga:  Normalisasi Sungai Asam Dikebut, Maulana Targetkan Tekan Genangan Hingga 70%

Maulana menilai kompleksitas persoalan perkotaan menuntut aparatur kelurahan memiliki wawasan lebih luas.

Mereka harus mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia meminta setiap lurah memahami arah pembangunan Kota Jambi yang berorientasi pada penguatan kota perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ketertiban masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Karena itu, saya ingin lurah memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap tugas dan tanggung jawab kewilayahan. Lurah dan Kasi harus betul-betul memahami arah pembangunan Kota Jambi, termasuk program-program unggulan daerah. Apa substansinya, apa tujuan dan targetnya, kemudian terjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing,” tegasnya.

Selain kemampuan manajerial dan komunikasi, Maulana juga mendorong aparatur kelurahan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar.

Perbaikan mekanisme pelayanan, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan juga merupakan bentuk inovasi yang berdampak langsung.

“Inovasi tidak selalu harus besar dengan anggaran besar. Perbaikan proses pelayanan, pengembangan potensi UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan merupakan bentuk inovasi yang sangat berarti,” ungkapnya.

Baca juga:  Jadwal UKK Direksi Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi 2025, Tes Psikologi dan Presentasi Bisnis

Pemkot Jambi Gembleng Aparatur Kelurahan

Pelatihan peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur, khususnya pejabat kewilayahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Maulana berharap para peserta tidak sekadar mengikuti kegiatan sebagai agenda kedinasan, tetapi benar-benar memanfaatkan pelatihan untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan di tingkat kelurahan.

“Jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan,” pesannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, perwakilan BBPKA-PDN I BPSDM Kementerian Dalam Negeri Syamsir Okraindi, Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Noviarman, Kepala BKPSDMD Kota Jambi Rizalul Fikri, serta sejumlah camat se-Kota Jambi.

Melalui penguatan kompetensi aparatur kelurahan, Pemkot Jambi menargetkan pelaksanaan program prioritas semakin terarah, pelayanan publik semakin responsif, dan berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dari tingkat kewilayahan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Kota Jambi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(*)

image_pdfimage_print

Pos terkait