JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapat perhatian dalam evaluasi tata kelola kesehatan bersama pemerintah pusat di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.
Sejumlah program yang menjadi sorotan meliputi penurunan stunting, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Universal Health Coverage (UHC), layanan Dokter MAJU hingga pelosok desa, serta khitan gratis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto, SKM., MM., memaparkan dokumen perencanaan dan capaian program kesehatan di hadapan tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bambang didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Almuhsinin, SKM., MPH., serta tim perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pendampingan tata kelola program kesehatan yang berlangsung sejak Mei 2026.
Kementerian Kesehatan menunjuk Universitas Diponegoro untuk mendampingi Dinas Kesehatan Sarolangun dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
“Pemaparan ini menjadi momentum penting bagi Sarolangun untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Bambang.
Dalam pemaparannya, Bambang menguraikan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Program penurunan stunting menjadi salah satu perhatian karena membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga pendampingan keluarga.
Keberhasilan program ini juga memerlukan pemantauan berkelanjutan agar intervensi menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Di sisi lain, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepesertaan JKN membantu masyarakat mengakses layanan sesuai ketentuan program dan status kepesertaan yang berlaku.
Program Dokter MAJU juga mendapat sorotan karena berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Inovasi tersebut menjadi salah satu pendekatan daerah untuk mengurangi hambatan akses layanan.
Sementara itu, program khitan gratis menjadi bentuk pelayanan yang dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan tertentu tanpa menanggung seluruh biaya secara mandiri, sesuai cakupan dan ketentuan program.
Meski berbagai program tersebut mendapat perhatian dalam pemaparan, pengukuran dampak tetap penting untuk melihat sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Indikator seperti penurunan prevalensi stunting, cakupan kepesertaan JKN, jangkauan layanan Dokter MAJU, serta jumlah penerima khitan gratis dapat menjadi tolok ukur evaluasi berikutnya.
Selain memaparkan program unggulan, Bambang menjelaskan keselarasan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Dinas Kesehatan juga mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun. Evaluasi tersebut mencakup capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program.
Menurut Bambang, capaian indikator kinerja yang menunjukkan tren positif menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya.
“Ke depan, indikator kinerja tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk tahun 2027,” tambahnya.
Penyelarasan ini penting agar program daerah memiliki arah yang terukur, sesuai prioritas pembangunan, dan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perencanaan anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi program sebelumnya.
Bambang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sarolangun Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika, dan Sekretaris Daerah Muhammad Arief atas dukungan terhadap penguatan program kesehatan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program prioritas berjalan sesuai sasaran.
“Ini menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target strategis pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, hingga optimalisasi program inovatif daerah demi mewujudkan Sarolangun Maju,” ujar Bambang.
Melalui pendampingan tata kelola ini, Dinas Kesehatan Sarolangun diharapkan mampu menyusun perencanaan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat evaluasi terhadap hasil setiap program.
Tantangan berikutnya ialah memastikan perhatian pemerintah pusat terhadap program unggulan tersebut berujung pada perbaikan layanan yang terukur.
Pemerataan akses kesehatan, keberlanjutan program, dan transparansi capaian menjadi faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok Sarolangun.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
