SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen pada 2025.
Namun, angka kemiskinan yang masih mencapai 8,74 persen menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat.
Dua indikator tersebut menjadi bagian dari catatan Gubernur Jambi, Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.
Dalam momentum tersebut, Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian statistik.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Al Haris, usia ke-27 Kabupaten Sarolangun perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Sejumlah sektor yang masih membutuhkan perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan tetap perlu perhatian
Data yang disampaikan Al Haris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sarolangun meningkat dari 3,73 persen pada 2024 menjadi 4,78 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 pada 2024 menjadi 74,72 pada 2025.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,03 persen menjadi 4,68 persen pada periode yang sama.
Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 tercatat sebesar 67,44 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,74 persen.
Al Haris menilai capaian tersebut menjadi modal bagi Sarolangun untuk melanjutkan pembangunan.
Meski demikian, angka kemiskinan membutuhkan perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.
Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, sementara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas.
Angka pertumbuhan ekonomi dan IPM memang memberikan gambaran mengenai perkembangan daerah.
Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik untuk menilai dampaknya bagi masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
