JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait insiden yang terjadi dalam proses impor minyak dari Singapura.
Dua kapal pengangkut minyak yang telah berangkat ke Indonesia justru diminta kembali oleh pihak penjual.
Bahlil menjelaskan bahwa minyak tersebut dibeli melalui mekanisme tender oleh Pertamina melalui pihak trader. Kapal pengangkut kargo minyak bahkan sudah memasuki perairan Indonesia sebelum akhirnya diminta kembali.
“Tiga-dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia, kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” tutur Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Menurut Menteri ESDM, kondisi pasar minyak global saat ini sedang tidak stabil sehingga mekanisme perdagangan tidak berjalan seperti biasanya.
Kelangkaan pasokan membuat persaingan untuk mendapatkan minyak semakin ketat.
“Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini Pak hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan dia beli karena barang susah ini,” ujarnya.
Menanggapi insiden tersebut, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyampaikan protes resmi kepada pihak penjual.
Bahlil menegaskan bahwa jika kesepakatan pengiriman tidak dipenuhi, Indonesia siap mengambil langkah hukum.
“Nah untuk dua kapal itu kami melakukan koordinasi dengan Pertamina, kami telah melakukan complain dan tanggal 18 (Maret) sudah ada pengembaliannya Bapak, dua kargo itu. Kalau tidak, kita gugat,” kata Bahlil.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau situasi pasar energi global, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik geopolitik di sejumlah wilayah.
Meskipun sempat terjadi kendala dalam impor minyak, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
