Menjaga Api Sumpah Pemuda di Tengah Krisis Integritas Pers

Oleh: Rizal Zebua

SETIAP peringatan Hari Sumpah Pemuda, publik kembali diingatkan pada ikrar bersejarah tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu Bahasa, Indonesia.

Namun, ada satu aspek penting yang tidak boleh luput dari ingatan, yakni peran pers dan tulisan dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan.

Pada masa pergerakan nasional, tulisan menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan, membangun kesadaran kolektif, dan menyebarkan gagasan kemerdekaan.

Sejumlah tokoh pergerakan juga aktif menulis dan mengelola media untuk menyuarakan perubahan.

Mereka memahami bahwa perjuangan tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga melalui kata-kata yang mampu menggerakkan pikiran dan menyatukan cita-cita.

Kini, hampir seabad setelah Sumpah Pemuda 1928, dunia pers menghadapi tantangan yang berbeda.

Penjajahan fisik bukan lagi persoalan utama, tetapi jurnalisme berhadapan dengan tekanan industri, derasnya arus informasi, disinformasi, serta persaingan merebut perhatian publik.

Di tengah perubahan itu, muncul pertanyaan mendasar, masihkah pena jurnalis menjadi alat perjuangan bagi kepentingan publik, atau justru semakin terjebak dalam tuntutan pasar dan perlombaan mengejar angka kunjungan?

Ketika Industri Media Menekan Ruang Redaksi

Transformasi digital mengubah cara masyarakat mencari, membaca, dan menyebarkan informasi.

Media daring dituntut bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan algoritma, serta mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Kecepatan memang menjadi bagian penting dalam jurnalisme modern.

Namun, masalah muncul ketika kecepatan menjadi tujuan utama dan menggeser proses verifikasi, pendalaman informasi, serta kepentingan publik.

Sebagian ruang redaksi menghadapi tekanan untuk menghasilkan berita dalam jumlah besar dengan sumber daya terbatas.

Dalam situasi seperti ini, liputan investigasi dan peliputan mendalam berisiko tersisih karena membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan perlindungan yang memadai bagi wartawan.

Persoalannya bukan semata-mata perubahan teknologi. Kebijakan perusahaan, model bisnis, dan cara redaksi menetapkan prioritas turut menentukan kualitas informasi yang sampai kepada masyarakat.