JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Musrenbang RKPD 2027 Kota Jambi menjadi tahapan penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
RKPD merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang disusun sejalan dengan RPJMD Kota Jambi 2025–2029, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta program strategis nasional.
Proses penyusunannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri melalaui Sekretaris M Zaki Hassan mengatakan, penyusunan RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai tahapan Musrenbang.
“Sejak Desember 2025 kita telah menerima sebanyak 4.615 usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang tingkat kelurahan,” kata Zaki, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, ribuan usulan tersebut kemudian diverifikasi dan dibahas kembali pada Musrenbang tingkat kecamatan serta forum perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Jambi.
“Selanjutnya usulan tersebut diverifikasi dan dibahas kembali dalam Musrenbang kecamatan serta forum perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain usulan masyarakat, perencanaan pembangunan juga mengakomodasi pokok-pokok pikiran legislatif.
Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI), seluruh anggota DPRD Kota Jambi telah menginput sebanyak 1.407 usulan program dan kegiatan pembangunan.
“Sinergi antara aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD, serta perencanaan teknokratik menjadi fondasi penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” tambah Zaki.
Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun ini dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, legislatif, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
