MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.
Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.
“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.
Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.
“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.
Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.
Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.
Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)
