JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila pengunduran dirinya resmi terjadi.
Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih satu dari dua kandidat tersebut.
Penjelasan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan.
Mahfud merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila pejabat sebelumnya berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan, Presiden harus mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan.
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.
Mahfud ingatkan partai politik tidak mendesakkan nama
Mahfud menegaskan, kewenangan mengusulkan dua calon tersebut berada di tangan Presiden.
Karena itu, ia meminta partai politik maupun kelompok lain tidak terburu-buru mengajukan nama atau mendesakkan kandidat tertentu sebelum proses pengunduran diri Gibran selesai.
Menurutnya, Prabowo tetap dapat meminta pertimbangan partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebelum menentukan dua nama.
Namun, berbagai masukan tersebut tidak mengubah kewenangan Presiden dalam mengajukan kandidat kepada MPR.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai,” ujarnya.
Mahfud juga menilai komunikasi dengan pimpinan partai politik merupakan langkah yang dapat ditempuh Presiden untuk mendengar pandangan berbagai pihak.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucap dia.
“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambungnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
