Waduh! Yusril Ungkap Alasan Gibran Tak Bisa Ajukan PK soal Putusan MA

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan substansi perkara penyetaraan ijazah setara SMA yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA dalam perkara tersebut telah bersifat final.

Karena itu, tidak tersedia lagi mekanisme hukum untuk mengubah substansi putusan melalui upaya hukum biasa maupun peninjauan kembali dalam perkara yang dimaksud.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Yusril Jelaskan Posisi Hukum Gibran dalam Perkara MA

Yusril menjelaskan, salah satu persoalan yang membatasi langkah hukum Gibran berkaitan dengan kedudukannya dalam perkara di MA.

Menurut dia, Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pihak tergugat merupakan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Dengan posisi tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali atas putusan dalam perkara tersebut.

Yusril juga menyebut Kemendikdasmen sejauh ini tidak mengajukan PK terhadap putusan MA.

“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

MA Perintahkan Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah

Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA dalam menguji substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Yusril menilai Gibran sebenarnya telah memiliki kesempatan untuk membuktikan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses pengadilan sebelum MA mengeluarkan putusan.