JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp3,97 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4,04 triliun.
Perbedaan antara kedua komponen itu menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp68,45 miliar.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Erpan, menjelaskan bahwa defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni Rp68,45 miliar.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp68,60 miliar setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan senilai Rp147,10 juta.
Kesepakatan itu disampaikan Erpan saat membacakan laporan keputusan dewan terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi 2026 dalam rapat paripurna, Jumat.
Menurutnya, hasil pembahasan Banggar dan TAPD selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu penekanannya adalah agar program dalam APBD Perubahan benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gubernur bersama TAPD diminta memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan transparan.
Banggar juga memberikan perhatian terhadap sinkronisasi program pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta memastikan seluruh program OPD dalam APBD Perubahan 2026 sesuai dengan dokumen P-KUA dan target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didorong mengembangkan sistem serta basis data potensi pendapatan yang terintegrasi.
Langkah tersebut diperlukan agar perhitungan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat dapat dilakukan secara lebih akurat.
Tak hanya sektor pendapatan, optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian DPRD.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diminta memperkuat pemetaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Di sisi pengawasan, Inspektorat diminta meningkatkan fungsi evaluasi dan audit sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Berbagai rekomendasi tersebut disampaikan seiring dengan masih perlunya percepatan realisasi APBD Provinsi Jambi.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 10 September 2026, pendapatan daerah baru mencapai 54,57 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 59,14 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Banggar karena percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dinilai penting agar kegiatan pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Banggar mendesak TAPD segera mengakselerasi penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Jambi,” ungkap Erpan.
Dengan disepakatinya P-KUA dan P-PPAS Perubahan APBD 2026, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut, terutama dalam meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan aset, serta memastikan anggaran terserap untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
