BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pergantian pejabat melalui mutasi dan rotasi jabatan menjadi salah satu catatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dalam pelaksanaan kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Perubahan personel yang kerap terjadi dinilai dapat memengaruhi kesinambungan komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kerja sama Pemkab Merangin dengan Ombudsman RI periode 2021–2026 yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu 18 November 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, memimpin rapat dari MPC Bappeda Merangin. Sementara itu, Asisten I Setda Merangin, Sukoso, menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama sekaligus memaparkan sejumlah capaian pemerintah daerah.
Sukoso menjelaskan, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Merangin dan Ombudsman yang ditandatangani pada 2024 telah menghasilkan sejumlah kegiatan pengawasan dan penanganan persoalan pelayanan publik.
Namun, dalam pelaksanaannya, kesinambungan komunikasi masih perlu mendapat perhatian, terutama ketika pejabat yang bertugas sebagai narahubung atau person in charge (PIC) mengalami pergantian akibat mutasi dan rotasi jabatan.
“Kalau hambatan sepertinya bukan hambatan, tapi memang ini yang perlu harus kita tingkatkan ke depan, karena PIC-nya ini sering berganti seiring dengan mutasi dan rotasi jabatan. Jadi terkadang komunikasi belum sampai dengan baik,” ungkap Sukoso.
Ia mengatakan, Pemkab Merangin akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi agar koordinasi antar-OPD tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.
Dalam laporan evaluasinya, Sukoso memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan bersama Ombudsman RI, terutama pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di beberapa OPD strategis.
Instansi yang menjadi sasaran pemantauan meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Dinas Sosial.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Sukoso dalam rapat tersebut, hasil evaluasi pelayanan publik pada instansi terkait memperoleh opini “sedang tanpa maladministrasi”.
Selain pengawasan pelayanan publik, kerja sama dengan Ombudsman juga mencakup penanganan sejumlah persoalan administrasi pemerintahan dan kepegawaian.
Di antaranya persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mekanisme pemberhentian kepala desa, serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
“Kegiatan lainnya yakni penanganan permasalahan pengangkatan P3K bersama teman-teman BKPSDM, penanganan persoalan mekanisme pemberhentian kepala desa dari Dinas PMD, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Dinas PMD,” jelas Sukoso.
Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Merangin menilai pergantian personel tidak boleh memutus alur komunikasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman maupun koordinasi di lingkungan OPD.
Sukoso menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap perubahan pejabat yang bertugas sebagai PIC tetap diikuti dengan proses serah terima informasi dan komunikasi kepada pejabat pengganti.
“Ini menjadi catatan kami ke depan, sehingga kalaupun nanti terjadi rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang merupakan PIC, tetap komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh OPD, dan kami berkomitmen kembali untuk betul-betul melaksanakan MoU ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Asisten III Henizor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ahmad Khoirudin, Kepala Dinas PMD Deddi Candra, Kepala Bappeda Zainal Abidin, serta sejumlah perwakilan OPD lainnya.
Evaluasi kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Merangin memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Keberlanjutan komunikasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting agar pengawasan dan penanganan persoalan masyarakat tidak terhambat oleh perubahan struktur maupun personel pemerintahan.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.







