JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan pernyataan terbuka setelah Istana Kepresidenan mengungkap niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan, Gibran menegaskan menghormati seluruh kritik dan aspirasi masyarakat.
Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran menyatakan tidak ingin persoalan yang tengah dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
Ia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan kedekatan personalnya dengan Prabowo.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ungkapnya.
Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN dan Ajukan PK
Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas polemik keabsahan dokumen dan latar belakang pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan dirinya melanjutkan upaya pembuktian melalui jalur hukum.
Salah satu arahan tersebut berkaitan dengan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran diminta menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu fokus pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.
Langkah yang disampaikan Gibran juga mencakup koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
