JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi mulai memasuki radar politik-birokrasi Pemerintah Kota Jambi.
Masa jabatan A Ridwan yang berakhir pada November 2026 membuat pertanyaan tentang siapa penggantinya mulai mengemuka.
Sejumlah pejabat Pemkot Jambi kini disebut-sebut masuk dalam bursa. Sedikitnya ada delapan nama yang beredar, yakni Kepala BPPRD Dr Ardi, Asisten II Dr Mulyadi, Kepala Disperindag Dr Nela Ervina, Kepala BPBD Doni Sumatriadi, Kepala Dinas PUTR Momon SF, Kepala Bapperida Suhendri, Kepala Diskominfo Saleh Ridha, dan Kepala DPMPTSP Abu Bakar.
Namun, nama-nama tersebut belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.
Pemerintah Kota Jambi masih harus melewati tahapan administrasi dan mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebelum menentukan siapa saja yang berhak mengikuti proses seleksi.
Dari delapan nama yang beredar, tiga pejabat diketahui menyandang gelar doktor.
Meski demikian, gelar akademik bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan figur yang tepat mengisi posisi strategis tersebut.
Sekda Dituntut Bukan Sekadar Kuasai Administrasi
Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Yasier menilai Pemkot Jambi membutuhkan Sekda yang benar-benar memahami karakter kota.
Menurutnya, calon Sekda harus mampu membaca persoalan pemerintahan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat.
Ia membuka peluang bagi pejabat dari luar Pemkot Jambi.
Menurut Nasrul, pejabat dari pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jambi tetap layak dipertimbangkan selama memiliki kompetensi dan mampu beradaptasi dengan karakter Kota Jambi.
“Calonnya mau pegawai kota, kabupaten, provinsi, terserah. Yang penting menyatu dengan kota. Calonnya jangan abal-abal,” kata Nasrul.
Menurut dia, Sekda memegang posisi penting dalam memastikan kebijakan kepala daerah bergerak dari level pimpinan hingga perangkat daerah dan masyarakat.
Karena itu, calon Sekda ideal harus memiliki pemahaman yang konkret mengenai Kota Jambi.
Pengetahuan tersebut mencakup kondisi wilayah, jumlah RT, karakter aparatur, hingga berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Minimal paham tentang kota, tahu tentang kota. Berapa jumlah RT, pegawai, masalah dan lainnya,” ujarnya.
Nasrul bahkan menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni masih adanya jarak antara program pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai Sekda mendatang harus mampu menjadi penghubung sekaligus penguat koordinasi agar kebijakan kepala daerah tidak berhenti di lingkungan birokrasi.
“Persoalan hari ini, program kepala daerah belum menyatu dengan masyarakat. Masih renggang antara masyarakat dengan aparatur, tidak sejalan. Ada yang ke hulu, ada yang ke hilir. Harus menyatukan,” katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
