JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dibahas dan disepakati secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan 2026.
Ia menyatakan sejalan dengan penjelasan Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet, bahwa penganggaran MBG termasuk yang bersumber dari pos pendidikan telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR di forum Banggar.
“Saya mengamini apa yang disampaikan Pak Teddy bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said, Jumat (27/2/2026).
Menurut Said, keputusan tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPR sebagai lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak dapat melepaskan diri dari keputusan yang telah diambil melalui mekanisme resmi pembahasan APBN.
“Dengan demikian saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” katanya.
Penegasan ini muncul di tengah perdebatan publik terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG.
Said menjelaskan, dukungan DPR terhadap program MBG dilandasi tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Aspek intervensi perbaikan gizi dinilai menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran.
“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung, tidak mungkin kami setujui pada APBN,” ujarnya.
Meski demikian, ia memberikan catatan agar implementasi program dilakukan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Pengawasan serta evaluasi berkala dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Banggar DPR menegaskan seluruh proses pengalokasian anggaran MBG telah melalui prosedur resmi dan disepakati secara bulat oleh fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah.
Dengan pernyataan tersebut, DPR menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab atas keputusan politik anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2025–2026, termasuk terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis.(*)
