Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.
Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.
Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.
“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).
Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.
Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.
Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.
“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.
Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.
Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
