KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Hal ini dibahas dalam rapat audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Katamso, Selasa (14/4/2026).
Rapat yang digelar di ruang rapat bupati tersebut menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur gerai koperasi serta penataan aset daerah guna mendukung operasional KDKMP secara berkelanjutan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan aset daerah dan desa sebagai basis usaha koperasi.
Dalam arahannya, Katamso menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur pengamanan dan aparat hukum, agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Sinergi menjadi kunci utama agar pembangunan gerai koperasi dan pengadaan lahan berjalan tertib serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, dari total 134 KDKMP yang telah terbentuk di wilayah tersebut, sebanyak 95 titik sudah memiliki kesiapan lahan.
Sementara itu, 39 lokasi lainnya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kebutuhan pematangan lahan dan pengadaan lokasi strategis baru.
Pemerintah daerah, lanjut Katamso, berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan ini, mulai dari penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga dukungan anggaran sesuai kewenangan.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia koperasi juga menjadi perhatian.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penugasan tenaga PPPK guna meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi.
Rapat tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI, kejaksaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan KDKMP di Tanjung Jabung Barat.
Dengan percepatan ini, diharapkan Koperasi Merah Putih mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
