Pemerintah Kota Jambi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Maulana mengakui pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Kita harus mampu menyusun prioritas pembangunan secara tepat, karena kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas perkotaan terus meningkat. Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menetapkan agenda pembangunan yang berfokus pada pelaksanaan 11 program unggulan daerah dalam kerangka visi pembangunan Kota Jambi Bahagia.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi wilayah, memanfaatkan teknologi informasi secara integratif, serta meningkatkan daya saing daerah.
“Pembangunan Kota Jambi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif, dan tepat sasaran,” sebutnya.
“Kita juga terus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk mempercepat pencapaian target pembangunan,” kata Maulana.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta para pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pencapaian target pembangunan tahun 2027.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan dinamika global, termasuk menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.
“Karena itu, perencanaan harus adaptif, kolaboratif, dan berbasis data,” pungkas Maulana. (*)
