Wali Kota Maulana Tekankan Kolaborasi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Musrenbang RKPD 2027 Kota Jambi menjadi forum penting untuk menyepakati arah dan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun provinsi.

Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Wali Kota Maulana mengatakan Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat kelurahan dan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, seluruh usulan tersebut harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029.

“Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan perencanaan teknokratik pemerintah. Kita ingin memastikan pembangunan Kota Jambi tahun 2027 benar-benar fokus, terarah, serta mendukung agenda prioritas nasional dan program direktif Presiden Republik Indonesia,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, melalui Musrenbang RKPD 2027 pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan menyepakati fokus pembangunan, program prioritas, serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, forum Musrenbang juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi multipihak agar proses perencanaan pembangunan berjalan lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pembahasan Musrenbang, sejumlah isu strategis pembangunan Kota Jambi menjadi perhatian utama.

Di antaranya pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, hingga penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, Maulana mengakui pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

“Kita harus mampu menyusun prioritas pembangunan secara tepat, karena kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas perkotaan terus meningkat. Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menetapkan agenda pembangunan yang berfokus pada pelaksanaan 11 program unggulan daerah dalam kerangka visi pembangunan Kota Jambi Bahagia.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi wilayah, memanfaatkan teknologi informasi secara integratif, serta meningkatkan daya saing daerah.

“Pembangunan Kota Jambi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif, dan tepat sasaran,” sebutnya.

“Kita juga terus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk mempercepat pencapaian target pembangunan,” kata Maulana.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta para pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pencapaian target pembangunan tahun 2027.

“Kita harus mampu beradaptasi dengan dinamika global, termasuk menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.

“Karena itu, perencanaan harus adaptif, kolaboratif, dan berbasis data,” pungkas Maulana. (*)