JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kota Jambi Tahun 2025, Rabu (16/7/2025).
Dilangsungkan di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Wali Kota Jambi dokter Maulana turut didapuk sebagai narasumber utama bersama Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi Drs. Putut Riyatno, M.Kes.
Dengan mengusung tema “Implementasi Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Rangka Menurunkan Prevalensi Stunting Menuju Kota Jambi Bahagia,” Rakorda Program Bangga Kencana tingkat Kota Jambi diikuti oleh sebanyak 90 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi non-pemerintahan, organisasi profesi, hingga satuan pendidikan.
Rakorda ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah serta para mitra kerja terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi capaian program tahun 2024 sekaligus menyusun rencana kerja strategis untuk tahun 2025, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jambi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga di Kota Jambi. Untuk itu katanya, Rakorda ini harus menjadi bagian penting dari upaya menyatukan langkah dan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam memperkuat program-program strategis pembangunan keluarga.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan keluarga tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia pendidikan, organisasi profesi, hingga elemen komunitas.
“Rakorda ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun keluarga yang berkualitas. Ketika keluarga kuat, maka daerah pun akan kuat,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan kenakalan remaja yang semakin kompleks, yang menurutnya merupakan dampak dari belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga secara menyeluruh.
