JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Jambi dikabarkan tidak dapat mengikuti ujian akhir bersama teman-temannya.
Kondisi ini diduga terjadi akibat adanya kendala pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau administrasi sekolah.
Akibat situasi tersebut, para siswa yang terdampak harus mengikuti ujian susulan, sementara siswa lainnya telah lebih dahulu melaksanakan ujian akhir di sekolah.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran biaya pendidikan menjadi faktor utama yang memicu perbedaan jadwal ujian tersebut.
Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya.
Ia berharap pihak sekolah dapat lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak anak dalam mendapatkan pendidikan tanpa hambatan.
“Kalau bisa jangan sampai anak jadi korban. Dia sebenarnya sudah siap ikut ujian, tapi karena ada kendala biaya jadi tidak bisa ikut bersama teman-temannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena kendala teknis.
Saat jatuh tempo, bank sedang tutup karena hari libur, sementara saat hari kerja antrean di bank cukup padat.
“Sudah mau bayar, hanya saja waktu itu tanggal merah jadi bank tutup. Pas hari kerja antrean juga cukup ramai,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Hal ini mengingat madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan harus mendapatkan perhatian serius, terutama karena pemerintah telah memiliki program pendidikan yang diarahkan untuk meringankan beban masyarakat.
“Untuk madrasah itu memang di bawah kewenangan Kemenag, tetapi kita akan berkoordinasi. Kemampuan orang tua ini harus bisa diselesaikan. Pemerintah sudah ada program pendidikan gratis, nanti akan segera kita tindak lanjuti dan koordinasikan,” ujarnya.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
