“Lebih dari sekedar label, KLA merupakan pendekatan pembangunan yang holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak sipil, peran keluarga, kesehatan dan pendidikan hingga perlindungan bagi anak,” ujarnya.
Dia menyebut, pengembangan KLA merupakan bukti nyata komitmen daerah dalam menterjemahkan prinsip konvensi hak anak kedalam kebijakan dan tindakan nyata.
“KLA menjadi jembatan antara aturan hukum menuju pemenuhan hak-hak anak di tingkat lokal agar setiap anak tumbuh aman dan inklusif sehingga mampu mencapai kompetensi maksimal,” sebutnya.
Lebih dari itu, kata Arifatul, KLA juga untuk mendorong pembangunan yang responsif gender memastikan perempuan dan anak mendapatkan ruang akses, serta perlindungan yang setara demi terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
“Hal ini menegaskan bahwa capaian peringkat KLA tak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif peran Pemerintah Pusat dalam membina, memperkuat dan memfasilitasi pemenuhan hak, serta perlindungan anak di seluruh Indonesia,” katanya.
“Dalam hal ini peran Pemerintah Pusat juga tercermin dalam program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin pemenuhan hak anak Indonesia, melalui tiga program prioritas. Yakni makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat,” lanjutnya.
Ia menekankan, sesuai dengan arahan Presiden, Negara harus hadir dalam tumbuh kembang generasi di Indonesia.
“Melalui tiga program tersebut, merupakan bukti nyata pemerintah dalam memastikan tumbuh kembang anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas dan terlindungi,” tekannya.
“Dengan Kepala Daerah yang baru tentunya tanggung jawab besar ini kami yakini bahwa keberhasilan pembangunan KLA sangat ditentukan oleh keberpihakan, kepemimpinan dan komitmen nyata dari para Kepala Daerah. Dengan dukungan penuh tentunya tujuan kita dalam memastikan setiap anak Indonesia dapat hak dasar secara utuh untuk tumbuh, belajar, bermain dan terbebas dari kekerasan dapat tercapai,” pungkas Menteri PPPA.
