IKN, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan pertamanya ke Ibu Kota Nusantara (IKN), meninjau progres pembangunan infrastruktur dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek strategis tersebut.
Kunjungan ini dilakukan sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden periode 2024–2029.
Dalam agenda kunjungan, Prabowo menerima paparan dari jajaran Otorita IKN terkait capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, dan rencana penyelesaian proyek ke depan.
Peninjauan ini menjadi bagian dari persiapan pemahaman awal Prabowo terhadap proyek nasional yang menjadi tanggung jawabnya kelak.
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang telah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan secara konsisten.
“Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah,” sebutnya.
“Beliau yang inisiasi, saya minimal saya lanjutkan. Kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” ujar Prabowo, dikutip dari Sekretariat Presiden.
Menurut Prabowo, kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar pembangunan IKN tidak terhenti di tengah jalan.
Proyek besar seperti IKN membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta.
Kehadiran Prabowo juga memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan IKN.
Sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintahannya di bidang infrastruktur strategis nasional.
Pembangunan IKN dirancang sebagai kota berkelanjutan yang ramah lingkungan, modern, dan memanfaatkan teknologi.
Pemerintah menargetkan ibu kota baru ini dapat berfungsi secara bertahap sebagai pusat aktivitas pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan kunjungan pertamanya ini, Prabowo berharap proses pembangunan IKN dapat dipercepat dan diselesaikan secara menyeluruh, sehingga Nusantara menjadi simbol transformasi pembangunan Indonesia.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
