JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru yang bertujuan memperkuat ketahanan, likuiditas, dan daya saing industri perbankan syariah nasional.
Kedua regulasi ini adalah POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang agar perbankan syariah Indonesia semakin tangguh, efisien, dan sesuai dengan standar internasional Basel III serta Islamic Financial Services Board (IFSB).
Melalui POJK Nomor 20 Tahun 2025, OJK mewajibkan BUS dan UUS untuk senantiasa memelihara Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) minimal sebesar 100 persen.
Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.
Kebijakan ini memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek yang memadai dan pendanaan jangka panjang yang stabil.
Sehingga bank syariah memiliki kemampuan lebih baik menghadapi dinamika ekonomi dan volatilitas pasar.
Selain itu, BUS dan UUS diwajibkan melakukan perhitungan dan pelaporan rasio likuiditas serta pendanaan stabil bersih secara berkala baik di tingkat individu maupun konsolidasi.
Langkah ini memperkuat transparansi dan manajemen risiko likuiditas dalam sistem keuangan syariah.
POJK ini disusun dengan mengacu pada Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools dan The Net Stable Funding Ratio, serta Guidance Note GN-6 dari IFSB.
Dengan regulasi baru ini, perbankan syariah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas serta memperkuat daya tahan terhadap berbagai skenario ekonomi tanpa mengganggu fungsi intermediasi.
Aturan ini juga menjadi bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, khususnya Pilar I (penguatan struktur dan ketahanan industri) dan Pilar V (penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan).
POJK Nomor 21 Tahun 2025 memperkuat ketahanan struktur permodalan BUS dengan memperkenalkan indikator tambahan berupa Leverage Ratio sesuai standar Basel III (2014 dan 2017) dan IFSB-23 (2021).
Leverage ratio berfungsi meningkatkan kesadaran industri untuk mengelola pertumbuhan bisnis secara proporsional terhadap kapasitas modal, tanpa mengandalkan pembobotan risiko aset (risk-weighted assets).
BUS diwajibkan memelihara leverage ratio minimum sebesar 3 persen setiap waktu.
Kewajiban pelaporan dimulai pada akhir triwulan I tahun 2026, sedangkan publikasi hasil rasio dimulai September 2026.
POJK ini mulai berlaku sejak 17 September 2025. BUS yang belum memenuhi ketentuan dapat mengajukan rencana tindak (action plan) kepada OJK, sementara pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun non-denda.
Dengan penerapan POJK Leverage Ratio, OJK menegaskan komitmennya dalam membangun perbankan syariah yang kuat, sehat, dan berdaya saing global, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.(*)
