JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Antrean kendaraan untuk mendapatkan Solar dan Pertalite masih terlihat di sejumlah SPBU di Provinsi Jambi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab pasokan BBM subsidi di lapangan terasa terbatas.
Sebab, menurut Hiswana Migas Jambi, kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ketua Hiswana Migas Jambi, Hafiz Fattah mengatakan, kuota Solar maupun Pertalite untuk Jambi disebut tidak pernah dikurangi.
“Kalau kita bicara kuota untuk Provinsi Jambi, kuotanya itu tidak pernah turun dari beberapa tahun yang lalu,” kata Hafiz, Rabu 16 September 2026.
Pernyataan tersebut justru membuka persoalan lain: jika jumlah kuota tidak berkurang, mengapa kendaraan masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi?
Hafiz mengakui kondisi tersebut menjadi pertanyaan yang perlu dijawab bersama.
“Artinya kan yang menjadi pertanyaan, kenapa dulu cukup, sekarang menjadi kurang,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan antrean BBM subsidi tidak bisa hanya dilihat dari besaran kuota yang ditetapkan pemerintah.
Ada faktor lain di lapangan yang menurut Hiswana Migas perlu diperhatikan, termasuk bagaimana BBM subsidi dikonsumsi dan siapa saja yang memanfaatkannya.
Hafiz menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut harga Dexlite sekitar Rp23.000 per liter, sedangkan Solar subsidi berada di kisaran Rp8.000 per liter.
Perbedaan harga tersebut, menurut Hafiz, berpotensi menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan apabila BBM subsidi tidak digunakan sesuai peruntukannya.
“Ini yang menjadi masalah. Di satu sisi negara harus hadir membantu rakyat yang kurang mampu, tapi di satu sisi juga banyak lapisan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan ini,” jelasnya.
Dengan selisih harga yang signifikan, pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
Hafiz menilai persoalan antrean di SPBU perlu ditangani secara lebih menyeluruh.
Ketersediaan kuota hanyalah salah satu bagian dari persoalan, sementara penggunaan dan pengawasan BBM subsidi juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, apabila distribusi dan pemanfaatan BBM subsidi tidak diawasi secara optimal, kuota yang secara nominal tetap belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.
Hiswana Migas, kata Hafiz, memiliki keterbatasan dalam melakukan penertiban di lapangan.
Karena itu, ia meminta keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan.
“Perlu dukungan dari APH, perlu dukungan dari masyarakat,” tegasnya.
Antrean panjang di SPBU pada akhirnya memperlihatkan adanya persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar bertambah atau berkurangnya kuota.
Di satu sisi, Hiswana Migas menyatakan alokasi BBM subsidi Jambi tidak mengalami penurunan.
Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi antrean ketika hendak memperoleh Solar maupun Pertalite.
Kondisi tersebut membuat penggunaan BBM subsidi, pola konsumsi, distribusi, dan efektivitas pengawasan menjadi aspek yang ikut menentukan apakah kuota yang tersedia benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
