JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.
Data yang tidak diperbarui dinilai berisiko menyebabkan bantuan salah sasaran, di mana warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercatat sebagai penerima.
Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Sosial Kota Jambi, Rabu 5 Agustus 2026.
Forum itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pendataan sebagai dasar penyusunan kebijakan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menegaskan seluruh program perlindungan sosial harus bertumpu pada data yang valid, terintegrasi, dan terus diperbarui agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Seluruh kebijakan sosial harus bertumpu pada data yang akurat, terpadu, dan selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujar Yunita.
Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengingatkan, data yang tidak valid dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan hingga penerima lama yang sebenarnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Libatkan Kelurahan hingga Masyarakat
Untuk meningkatkan kualitas data, Dinas Sosial Kota Jambi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta instansi terkait yang terlibat dalam proses pendataan.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk melaporkan apabila terdapat perubahan kondisi sosial maupun ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menerima masukan, kritik, dan aspirasi sebagai bahan evaluasi agar pelayanan sosial semakin baik,” kata Yunita.
Forum Konsultasi Publik juga membahas penyusunan standar pelayanan di bidang kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program pemerintah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
