JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 11 orang tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Penetapan status hukum ini merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan KPK pada Kamis malam (21/8/2025), sebagai tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada 20–21 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa OTT ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan operasi di sejumlah titik di Jakarta.
Sebanyak 14 orang diamankan, 11 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Wamenaker Noel diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp3 miliar dan 1 unit motor Ducati sebagai bagian dari praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Daftar Lengkap 11 Tersangka KPK Kasus Sertifikasi K3 Kemnaker:
-
Immanuel Ebenezer – Wamenaker
-
Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Kelembagaan dan Personil K3
-
Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Pengujian dan Evaluasi K3
-
Subhan – Sub Koordinator Keselamatan Kerja
-
Anitasari Kusumawati – Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
-
Fahrurozi – Dirjen Binwasnaker & K3
-
Hery Sutanto – Mantan Direktur Bina Kelembagaan
-
Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator
-
Supriadi – Koordinator
-
Temurila – Perwakilan PT Kem Indonesia
-
Miki Mahfud – Pihak dari PT Kem Indonesia
Tiga orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT masih berstatus terperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam OTT ini, KPK turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain:
-
15 unit kendaraan roda empat, termasuk milik Irvian Bobby, Subhan, Hery Sutanto, dan Gerry Aditya
-
7 unit sepeda motor, salah satunya milik Immanuel Ebenezer
-
Uang tunai senilai Rp170 juta dan US$2.201
Ketua KPK menyebut, jumlah dan nilai barang bukti menunjukkan bahwa praktik pemerasan ini telah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak tahun 2019.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau minimal empat tahun, serta denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Saat ini, semua tersangka menjalani masa tahanan awal selama 20 hari di Rutan KPK Gedung Merah Putih, terhitung sejak Jumat (22/8) hingga 10 September 2025.(*)
Tinggalkan Balasan