JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.iD – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tidak menutup akses informasi yang menjadi hak masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Al Haris memaparkan sejumlah kebijakan dan program yang telah dijalankan Pemprov Jambi untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta perwakilan Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, ia menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.
Al Haris menjelaskan, terdapat enam langkah strategis yang menjadi perhatian Pemprov Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Pertama, pelayanan informasi publik telah dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kedua, Pemprov Jambi memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk membantu penyelesaian sengketa informasi publik. Dukungan tersebut telah berjalan sejak 2013.
Ketiga, pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan jaringan internet desa guna memperluas konektivitas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
Keempat, akses layanan informasi publik diperluas pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Kelima, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat untuk mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan mudah diakses.
Keenam, Pemprov Jambi meningkatkan kerja sama dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.
Menurut Al Haris, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan mudah dijangkau.
Usai menyampaikan presentasi, Al Haris kembali menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus diterapkan dalam aktivitas seluruh badan publik.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan informasi dapat memunculkan berbagai persepsi, perdebatan, hingga kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.
Ia juga menilai akses informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun masukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan.
Hal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan.
“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada publik,” katanya.
Komitmen meningkatkan transparansi tersebut juga berjalan seiring dengan capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tercatat mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendorong tata kelola birokrasi yang lebih baik.
Al Haris berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong OPD meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.
Menurutnya, tanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang informatif bukan hanya berada di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga harus dilaksanakan seluruh badan publik di daerah.
Melalui penguatan keterbukaan informasi, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
