JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris mendorong percepatan sejumlah proyek infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi.
Dua proyek yang menjadi perhatian khusus adalah pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut.
Keduanya dinilai memiliki keterkaitan penting dalam mendukung kelancaran akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus mematangkan rencana program untuk 2027 dan 2028.
Kegiatan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sinkronisasi tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.
Selain membahas pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, Al Haris juga menyoroti potensi jalan tol sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jambi.
Menurutnya, keberadaan jalan tol tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi orang dan distribusi barang.
Infrastruktur tersebut harus mampu mendorong munculnya kawasan ekonomi baru.
Sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di antaranya Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Al Haris berharap pembangunan konektivitas dapat diikuti tumbuhnya pusat perdagangan, pasar, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyebar ke wilayah lain.
Percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Al Haris mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi akan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta.
Menurutnya, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung sudah ada sehingga diperlukan langkah konkret agar proses selanjutnya dapat segera berjalan.
“Kami akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga dinilai tidak boleh berjalan terpisah dari pengembangan pelabuhan.
Al Haris menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Karena itu, kedua proyek strategis tersebut harus dikawal secara bersamaan agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud.
“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
Kerusakan jalan dan fasilitas publik akibat banjir, longsor, maupun bencana lainnya dinilai membutuhkan penanganan yang terencana dan dukungan pendanaan memadai.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung dan dokumentasi yang valid agar proses verifikasi serta penanganannya dapat berjalan lebih optimal.
Al Haris juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna memperjuangkan program infrastruktur prioritas daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan secara parsial.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan.
Karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemprov Jambi berharap program pembangunan infrastruktur 2027-2028 dapat berjalan lebih terarah, memperkuat konektivitas antardaerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
