JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinamika politik nasional semakin memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana, Selasa 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan yang mencuat berkaitan dengan perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menambah perhatian publik terhadap posisi politik Gibran.
Terlebih, isu pengunduran diri muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Sorotan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam berkas yang diperiksa.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Perkembangan putusan kedua lembaga tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR agar parlemen menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
