SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting melalui integrasi program lintas sektor.
Salah satu langkah yang dijalankan ialah Gerakan 3S atau Segenggam Beras, Sebutir Telur, dan Seribu Rupiah yang telah menjangkau lebih dari 500 keluarga kurang mampu.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kota Sungai Penuh Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota, Kamis 8 Oktober 2026.
Berdasarkan data 2025 yang dirujuk pemerintah kota dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei gizi, angka kemiskinan Sungai Penuh tercatat sebesar 3,23 persen, sedangkan prevalensi stunting mencapai 8 persen.
Pemerintah kota menyebut capaian tersebut turut mengantarkan Sungai Penuh meraih penghargaan peringkat pertama regional Sumatera dalam ajang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu menjaga konsistensi program agar capaian tersebut berlanjut dan benar-benar berdampak pada kondisi keluarga yang membutuhkan.
Alfin menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh.
Menurut dia, pemerintah kota terus mendorong program unggulan dan inovasi sosial untuk membantu kelompok masyarakat rentan.
Salah satunya melalui Gerakan 3S yang digagas Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh.
“Alhamdulillah, Gerakan 3S telah kita distribusikan kepada lebih dari 500 keluarga kurang mampu yang membutuhkan, mulai dari balita stunting, balita risiko stunting, keluarga risiko stunting, balita dengan masalah gizi, ibu hamil kekurangan energi kronis hingga lansia,” ujar Alfin.
Sasaran program tersebut mencakup kelompok yang membutuhkan dukungan pangan dan perhatian gizi.
Pemerintah kota berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi pada anak.
Namun, jangkauan bantuan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah juga perlu memantau ketepatan penerima, kesinambungan bantuan, dan perubahan kondisi keluarga setelah memperoleh intervensi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkot Sungai Penuh mempertemukan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S).
Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, yang memimpin koordinasi kedua tim tersebut, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program.
Ia menekankan perlunya pendekatan konvergensi, yakni penyelarasan program, dukungan berbagai pihak, dan penggunaan data terpadu agar intervensi menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD, lembaga terkait, hingga unsur masyarakat.
Akurasi data juga berperan dalam mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan setiap program menjawab kebutuhan penerima.
Karena itu, pembaruan data dan koordinasi antarinstansi perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan program di lapangan.
Alfin mengajak seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakor tersebut juga diisi dengan penyerahan simbolis sejumlah bantuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Bantuan yang diserahkan meliputi Beasiswa Juara, paket sembako Gerakan 3S, bantuan jamban bagi anak stunting, bantuan tunai 3S untuk anak stunting, serta paket sembako dari BNI dan bantuan lainnya.
Rangkaian bantuan itu menyasar kebutuhan pendidikan, pangan, dan sanitasi. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung lingkungan tumbuh kembang anak.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, unsur Forkopimda, staf ahli dan asisten, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan perbankan, TP PKK, GOW, DWP, camat, BAZNAS, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala desa dan lurah, petugas penyuluh keluarga berencana (PLKB), serta operator SIKS-NG.
Pemkot Sungai Penuh berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ke depan, keberhasilan upaya tersebut perlu terlihat bukan hanya dari angka statistik dan jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan keluarga, ketepatan sasaran program, serta penurunan risiko masalah gizi pada anak secara berkelanjutan.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
