JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil, dan tidak dijadikan alat kepentingan politik.
Ia menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan digunakan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.
Ia bahkan menegaskan siap menggunakan hak konstitusional seperti abolisi dan amnesti jika menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.
Menurut Prabowo, putusan pengadilan harus diambil berdasarkan bukti kuat dan tanpa menyisakan keraguan.
Ia menekankan prinsip beyond a reasonable doubt, yakni keputusan hanya boleh dijatuhkan apabila tidak ada lagi kemungkinan terdakwa tidak bersalah.
“Tidak boleh ada miscarriage of justice. Jika masih ada keraguan, tidak boleh ada keputusan final,” tegasnya.
Presiden juga menilai kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional.
Tanpa sistem hukum yang dipercaya publik, pembangunan dan kemajuan negara akan terhambat.
Ia menyebut sejarah membuktikan bahwa negara yang berhasil selalu ditopang pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, dirinya bersama jajaran kabinet bertekad membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap independensi aparat penegak hukum.
Prabowo memastikan hukum harus ditegakkan sebagai instrumen keadilan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
