Sidak Dapur MBG di Jambi, Sudaryono Ungkap Temuan Lingkungan Dapur Tak Layak

Sudaryono sidak dapur MBG di Jambi. BGN tegaskan seluruh SPPG wajib memiliki sertifikat SLHS dan dapur tanpa sertifikat dilarang beroperasi.
Dengarkan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut tidak boleh beroperasi.

Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat 20 November 2026.

Menurut Sudaryono, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak ingin program pemenuhan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat yang menerima makanan.

“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” tegas Sudaryono.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan menunjukkan pentingnya kepatuhan pengelola dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga proses pengolahan makanan.

Sudaryono mencontohkan penggunaan ayam yang sudah tidak layak konsumsi serta kesalahan penyimpanan bahan makanan sebagai persoalan yang dapat mengancam keamanan pangan.

Bahan makanan yang seharusnya tersimpan di freezer, misalnya, tidak boleh dibiarkan begitu saja di ruang terbuka karena berisiko menurunkan kualitas dan keamanannya.

SPPG Tanpa Sertifikat SLHS Tidak Boleh Beroperasi

Salah satu langkah yang kini ditekankan BGN adalah memperketat pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi bagi seluruh dapur MBG.

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian penting dari standar kelayakan tempat pengolahan makanan.

“SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya kondisi lingkungan dapur yang menurutnya tidak memenuhi standar kebersihan.

Beberapa contoh yang disorot antara lain dapur yang berdekatan dengan kandang kambing hingga bangunan dapur yang bagian atasnya memiliki sarang burung walet.

Menurutnya, kondisi lingkungan seperti itu perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu kebersihan tempat pengolahan makanan.

Karena itu, BGN meminta setiap kepala SPPG memastikan lingkungan dapur memenuhi persyaratan sanitasi sebelum menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat.

image_pdfimage_print
Baca juga:  Bencana Longsor dan Banjir Melanda Merangin, Wabup Ajak Warga Waspada

Pos terkait