“Usulan terakhir yang kami sampaikan adalah dorongan kepada Kementerian agar dapat mengalokasikan anggaran untuk normalisasi Sungai Asam, yang sebelumnya juga telah disampaikan secara resmi kepada Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, dengan nilai usulan sebesar Rp45 miliar.
Usulan ini sangat membutuhkan dukungan dan pengawalan khusus, mengingat posisi strategis Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi,” jelas Diza.
Lebih lanjut, Diza menjelaskan bahwa posisi Kota Jambi sebagai Ibukota provinsi bukan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, tetapi juga menjadi simpul utama mobilitas, ekonomi, dan distribusi antarwilayah di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan penguatan kapasitas wilayah menjadi sangat penting untuk mendukung peran strategis tersebut.
Diza juga menegaskan bahwa ketiga usulan yang Ia sampaikan lahir dari keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Jambi, sehingga dukungan APBN menjadi sangat krusial agar program-program prioritas tersebut dapat direalisasikan secara maksimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menko AHY menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik kunjungan kerja sejumlah kepala daerah se-Provinsi Jambi itu. Menurutnya, para Kepala Daerah di Jambi telah menguasai semua permasalahan yang ada di daerah masing-masing, dengan menyampaikannya secara jelas.
Ia menyoroti perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembangunan yang responsif dan adaptif.
“Saya rasa dalam forum yang terbatas ini kita telah mendapat esensinya dan mendukung itu. Kami saat ini juga sedang menyusun rancangan Inpres Infrastruktur Daerah yang merupakan payung atau tempat dari berbagai jenis infrastruktur yang secara mendasar dibutuhkan oleh masyarakat diberbagai daerah,” ucap AHY.
“Dengan Inpres tersebut maka aksi yang dilakukan akan lebih cepat,” tambahnya.
Terkait dengan anggaran fiskal daerah dalam mendukung pembangunan, AHY juga menekankan telah mengupayakan agar tidak terjadi pengurangan yang besar terhadap porsi infrastruktur.
