“Keberadaan CSIRT ini sangat penting di era digital sekarang, terutama dalam menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah. Kita tahu, ancaman dan tindak kejahatan siber semakin beragam dan kompleks, sehingga perlu langkah nyata untuk memperkuat perlindungan dan memastikan layanan publik berbasis digital tetap aman bagi masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.
Sebelumya, dalam arahannya, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai provinsi ke 6 yang telah berhasil membentuk CSIRT/TTIS secara lengkap.
“Hal ini membuktikan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jambi beserta kabupaten/kota dalam mendukung keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah,” katanya.
Ia juga tegaskan, pembentukan CSIRT ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menuntaskan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada tahun ini.
“Pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber ini bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi sistem pemerintahan digital kita,” tegasnya.
Kepala BSSN juga mengingatkan peran strategis Tim Tanggap Insiden Siber di daerah.
“Keberadaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah menjadi kunci dalam menjaga keamanan sistem elektronik. Tim ini bertugas melakukan pencegahan, mitigasi, penanganan, hingga pemulihan apabila terjadi insiden siber,” katanya.
“Sebelumnya, jika terjadi gangguan jaringan di daerah, penanganan sering terkendala karena tidak ada jalur koordinasi resmi. Dengan terbentuknya tim ini, setiap penyelenggara sistem elektronik di daerah memiliki titik kontak jelas untuk berkoordinasi dengan BSSN,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di Jambi sebagai langkah awal. Tugas berikutnya adalah meningkatkan kematangan tim dari aspek kompetensi SDM, tata kelola sistem, hingga sarana pendukung.
“Jangan sampai sistem elektronik yang kita bangun dengan teknologi canggih justru menjadi bumerang karena keamanan dan tata kelolanya diabaikan. Jika itu terjadi, layanan publik akan terganggu dan masyarakatlah yang paling dirugikan,” pungkasnya.
