JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memaparkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir.
Sekaligus bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa kondisi global yang penuh tekanan tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat dinamika geopolitik global, kami bersyukur Kota Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,88 persen.
Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, angka pendapatan naik dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.
Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan tren penurunan. Indeks Gini Kota Jambi tercatat turun dari 0,395 menjadi 0,339, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.
Menurut Maulana, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi.
“Kami terus mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kota. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.
Dari sisi stabilitas harga, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.
Inflasi tercatat sebesar 3,03 persen secara tahunan (year on year), berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 3,71 persen, meski sedikit di atas angka nasional sebesar 2,92 persen.
Maulana menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan global yang tidak menentu.
“Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas kami agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” tutupnya.(*)
