DPRD Dorong Pemkot, OPD dan Forkopimda Duduk Bersama
Untuk menghindari kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru, Kemas mendorong Pemkot Jambi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk menghitung dampak setiap opsi sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Kami minta format yang bisa dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda untuk mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana menyikapi kabut asap ini,” tegasnya.
Kemas ingin pemerintah memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kapan WFH, PJJ, pembatasan kegiatan luar ruangan, atau kebijakan lainnya perlu diterapkan.
Dengan begitu, keputusan pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi berdasarkan kondisi udara dan dampak nyata terhadap masyarakat.
Kemas juga menyoroti dampak kabut asap terhadap pelaku usaha.
Menurutnya, gangguan aktivitas tidak selalu terlihat dalam skala besar.
Pembatalan satu kegiatan atau transaksi saja dapat memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi daerah.
“Hal kecil saja, penerbangan yang menjadi lajur perekonomian pelaku-pelaku usaha juga terganggu karena ada yang dibatalkan,” ujarnya.
Karena itu, Kemas meminta pemerintah menghitung potensi kerugian ekonomi sebelum menerapkan kebijakan pembatasan.
Ia menilai pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Meski meminta aspek ekonomi ikut menjadi pertimbangan, Kemas menegaskan perlindungan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko kesehatan hanya karena khawatir terhadap perlambatan ekonomi.
Namun, kebijakan juga harus proporsional agar perlindungan kesehatan tidak otomatis mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita tetap melihat nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Dengan kondisi kabut asap yang masih berkembang, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah segera menyiapkan skenario bersama.
Bagi Kemas, keputusan terbaik bukan sekadar memilih antara aktivitas normal atau pembatasan, melainkan mencari format kebijakan yang mampu melindungi kesehatan warga sekaligus menjaga roda ekonomi Kota Jambi tetap bergerak.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
