“Keputusan publik tidak bisa lagi dibuat hanya berdasarkan intuisi. Ia harus didasarkan pada data yang presisi, namun juga ditafsirkan dengan empati dan rasa,” ujar Bima Arya melalui video tapping yang ditayangkan dalam seminar tersebut
Ia juga menyoroti proses pengumpulan data di berbagai daerah yang masih menjadi tantangan tersendiri. Data tersebar secara acak dan sulit dikonsolidasikan, sehingga memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Untuk itu, Ia mendorong para pengambil kebijakan di daerah untuk menjalin kemitraan aktif dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas akademik.
“Saya selalu mengajak pemerintah daerah untuk bermitra dengan kampus. Perguruan tinggi memiliki kapasitas keilmuan dan metodologi untuk memastikan kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat,” jelasnya.
Tak hanya soal akurasi, Bima Arya juga menekankan pentingnya memahami data melalui berbagai pendekatan, termasuk perspektif sosial, budaya, dan antropologis.
“Angka bukan hanya angka. Data perlu ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dimensi sosial kemasyarakatan. Di sinilah peran empati menjadi sangat penting,” tambahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri, bersama KomDigi dan KemenPAN-RB, sedang mempercepat transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), khususnya dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan akademik, untuk bersama-sama memperkuat proses ini,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ilmiah ini, dan berharap hasil-hasil diskusi dalam forum tersebut dapat memberi kontribusi konkret bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Sebelumnya, saat membuka seminar tersebut, Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.
