KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memetakan wilayah yang rentan mengalami kerawanan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Pemetaan ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus sekaligus menentukan arah program penanganan pangan secara lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa persoalan kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau instansi.
Dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta kebijakan yang mengacu pada kondisi nyata setiap wilayah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.
Menurut Katamso, kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor.
Karena itu, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui wilayah yang menghadapi persoalan ketahanan pangan beserta penyebabnya.
“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia,” ujar Katamso.
Ia menjelaskan, FSVA menyajikan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan pangan melalui pemetaan berbasis indikator.
Hasil analisis tersebut mengelompokkan wilayah ke dalam tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 atau sangat rentan, Prioritas 2 atau rentan, dan Prioritas 3 atau cukup rentan.
Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengenali wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.
Namun, pemetaan tidak berhenti pada pengelompokan tingkat kerentanan. Pemerintah juga perlu mengetahui faktor yang menyebabkan suatu desa masuk dalam kategori rentan pangan.
Dalam penyusunannya, FSVA tingkat kabupaten/kota menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
Katamso menyebut penyusunan peta tersebut melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait.
Tim juga memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pendekatan Small Area Estimation, untuk mendukung ketepatan analisis hingga tingkat wilayah yang lebih kecil.
Penyusunan FSVA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Menurut Katamso, informasi yang dihasilkan dari pemetaan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang program penanganan kerawanan pangan.
“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah Kabupaten/Kota dan desa, menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Katamso mengingatkan bahwa hasil pemetaan membutuhkan tindak lanjut konkret. Setiap OPD harus menjadikan data FSVA sebagai bahan koordinasi dalam menyusun program sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing desa.
Ia berharap ekspose tersebut mampu menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mengatasi wilayah rentan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai momentum agar semua OPD/instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui penyusunan FSVA, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki dasar pemetaan yang lebih jelas untuk menentukan prioritas pembangunan pangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemetaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh masyarakat, terutama desa-desa yang menghadapi kerentanan pangan.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
