JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, camat tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan.
Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan di masyarakat, camat diminta benar-benar menguasai wilayah kerja, memahami persoalan hingga tingkat bawah, serta mampu mengambil peran dalam penyelesaiannya.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.
Menurut Al Haris, posisi camat sangat strategis karena berada di antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Camat berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kewilayahan sekaligus membina kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” tegas Al Haris.
Al Haris mengatakan, perubahan kebutuhan masyarakat membuat tugas camat semakin kompleks.
Persoalan yang dihadapi di tingkat kecamatan tidak lagi sebatas urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, persoalan sosial, pembangunan, bencana, hingga potensi konflik di tengah masyarakat.
Karena itu, camat dituntut mampu bergerak cepat dan membangun koordinasi lintas sektor.
“Camat adalah pejabat di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan kapasitas camat menjadi penting agar berbagai kebijakan pemerintah tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Al Haris juga mendorong seluruh camat menyatukan persepsi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” katanya.
Al Haris turut menyoroti tantangan yang harus dihadapi camat di tengah kondisi daerah saat ini.
Selain memastikan pembangunan berjalan, aparatur kewilayahan juga dituntut siap menghadapi bencana dan persoalan sosial.
Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah di tingkat wilayah.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa,” jelasnya.
Menurut Al Haris, kondisi tersebut membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi sekaligus membangun koordinasi secara cepat.
Camat harus mengetahui situasi wilayahnya sehingga persoalan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Rapat koordinasi camat se-Provinsi Jambi tersebut mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, digitalisasi layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, hingga harmonisasi tata kelola pemerintahan.
Al Haris mengatakan, kecamatan harus menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Beberapa strategi yang didorong antara lain peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi pelayanan, pendampingan ekonomi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
Menurutnya, camat juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Luthpiah.
Rakor tersebut diikuti camat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat kecamatan.
Bagi Al Haris, penguatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada akhirnya bermuara pada satu hal: memastikan pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan maupun ketika persoalan muncul di wilayah.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
