JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyampaikan permohonan maaf terbuka setelah pernyataannya yang berbunyi “Cukup saya WNI, anak jangan” viral di media sosial.
Pernyataan itu memicu perdebatan luas dan kritik karena dianggap merendahkan identitas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Video yang memuat pernyataan tersebut beredar cepat dan menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir, menimbulkan diskusi soal tanggung jawab moral penerima beasiswa pemerintah dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menanggapi polemik, yang bersangkutan memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Ia mengakui bahwa pemilihan kata yang digunakan tidak tepat dan berpotensi menimbulkan tafsir keliru di masyarakat.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas dampak pernyataan tersebut, terlepas dari kondisi emosional saat mengucapkannya.
“Apa pun latar belakang emosionalnya, dampak pernyataan tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi,” lanjutnya.
Permintaan maaf ini mendapat beragam respons. Sebagian publik menerima klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawab, sementara yang lain menilai peristiwa ini menjadi pembelajaran penting tentang etika komunikasi di era digital.
Banyak warganet menekankan bahwa setiap pernyataan di ruang publik, terutama oleh penerima program negara, memiliki konsekuensi sosial yang besar.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan sensitivitas terhadap isu identitas nasional.
LPDP sebagai program strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul menekankan bahwa penerima beasiswa tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga institusi dan nilai kebangsaan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab, terutama di media sosial dengan jangkauan luas.
Ketelitian dalam memilih kata dan memahami konteks menjadi kunci agar polemik yang tidak perlu dapat dihindari.(*)
