JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kini giliran para tokoh adat di Kota Jambi yang menjadi sasaran program perlindungan tersebut.
Program ini dimulai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Juni 2025, di Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Kegiatan diikuti oleh Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Badan Musyawarah Adat RT se-Kota Jambi.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, dan dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian.
“Tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat. Kita akan data ulang mereka yang belum terlindungi dan anggarkan melalui APBD Kota Jambi. Negara harus hadir memberi perlindungan,” tegas Maulana.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan Ketua Lembaga Adat.
Ini menjadi langkah awal bahwa program perlindungan kini menyasar lapisan masyarakat non-formal yang selama ini belum tersentuh.
Hasan Basri Agus mendukung penuh inisiatif Pemkot Jambi. Menurutnya, jaminan sosial untuk masyarakat adat penting karena mereka memiliki fungsi strategis dalam menjaga harmoni sosial dan budaya.
“Program seperti ini harus jadi prioritas nasional, karena tokoh adat turut menjaga ketahanan sosial masyarakat,” katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyebutkan bahwa hingga kini baru 13 orang tokoh adat yang menjadi peserta aktif dan membayar iuran secara mandiri.
“Kami ingin bangun kesadaran bahwa siapa pun yang punya risiko kerja berhak mendapatkan perlindungan sosial,” ujar Hendra.
BPJS Ketenagakerjaan menawarkan skema iuran ringan, mulai dari Rp16.800 per bulan untuk dua program dasar: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Skema ini cocok untuk pekerja informal dan tokoh masyarakat non-upa
Selain menjadi sarana sosialisasi, Bimtek ini juga menjadi forum dialog terbuka antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk menyusun strategi perluasan jaminan sosial.
Peserta menyambut baik program ini dan berharap realisasi perlindungan jaminan sosial benar-benar diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemkot Jambi untuk membangun kota yang inklusif, berkeadilan, dan tangguh secara sosial.(*)
Tinggalkan Balasan