JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi kembali menjadi perhatian setelah Pemerintah Kota Jambi mengungkap adanya sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan status aset eks Pertamina.
Pemerintah daerah mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi agar status tanah dan hak masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan persoalan tersebut saat menerima kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai beserta rombongan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.
Pertemuan itu membahas klaim atas lahan eks Pertamina yang berstatus Barang Milik Negara (BMN), sementara di atas lahan tersebut terdapat sertifikat hak milik atas nama masyarakat.
Ribuan SHM dan Status Aset Negara
Besarnya jumlah sertifikat yang berkaitan dengan persoalan zona merah membuat kepastian status tanah menjadi isu penting bagi warga.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan kejelasan administrasi dan pencatatan aset negara.
Di sisi lain, dokumen kepemilikan serta riwayat penguasaan tanah masyarakat juga memerlukan pemeriksaan yang cermat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Jambi mengaitkan persoalan ini dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.
Namun, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan melihat status aset atau keberadaan sertifikat secara terpisah.
Instansi berwenang perlu menelaah dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, pencatatan aset, serta dasar hukum yang relevan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Maulana menilai persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemkot Jambi pun berencana mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah kota juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga yang memiliki kewenangan agar aspirasi warga dapat tersampaikan melalui jalur resmi.
Menteri HAM: Perlu Koordinasi Lintas Lembaga
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan pemeriksaan dokumen dan koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, satu kementerian tidak dapat menyelesaikan seluruh aspek persoalan tersebut secara mandiri.
Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadi bagian dari instansi yang perlu dilibatkan sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan harus mencakup status serta pencatatan aset, dokumen kepemilikan, aspek administrasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pigai menekankan pentingnya proses yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi tersebut diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian yang memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak.
Meski demikian, pertemuan tersebut belum mengumumkan keputusan final mengenai status 5.506 SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.
Pemkot Jambi masih mendorong pembahasan lebih lanjut bersama instansi yang berwenang.
Karena itu, kejelasan mengenai status setiap bidang tanah, hasil pemeriksaan dokumen, dan mekanisme penyelesaian menjadi hal penting yang perlu ditunggu masyarakat.
HAM Tidak Hanya soal Agraria
Selain membahas persoalan pertanahan, Pigai menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
Menurutnya, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan HAM perlu menjangkau masyarakat melalui pendekatan yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Masyarakat berhak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang manusiawi.
Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami hak dasarnya serta mengetahui jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.
Pigai turut mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan lingkungan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga martabat manusia.
Pemkot Paparkan 11 Program Unggulan
Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak dasar masyarakat.
Program tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Pemkot Jambi menempatkan berbagai program itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Jambi Bahagia, dengan lingkungan yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.
Namun, bagi warga yang menghadapi persoalan zona merah agraria, kepastian mengenai status tanah tetap menjadi persoalan konkret yang membutuhkan tindak lanjut.
Koordinasi pemerintah perlu menghasilkan kejelasan prosedur, informasi yang transparan, serta penanganan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum.
Persoalan 5.506 SHM di tujuh kelurahan kini menuntut tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah dan instansi pusat sesuai kewenangannya.
Rencana penyampaian surat resmi menjadi salah satu langkah yang disiapkan Pemkot Jambi untuk membuka pembahasan lanjutan.
Publik masih perlu menunggu hasil koordinasi, pemeriksaan dokumen, dan penjelasan resmi mengenai status bidang-bidang tanah yang terkait dengan klaim aset eks Pertamina tersebut.
Kejelasan proses menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pengelolaan aset negara tetap mengikuti ketentuan hukum.
Penyelesaian yang transparan dan adil akan menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan agraria yang telah lama menjadi perhatian warga Kota Jambi.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
