JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menekankan bahwa penanganan truk lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Banyak pihak masih melihat ODOL sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, padahal ini soal keselamatan yang membutuhkan pendekatan ekosistem. Diperlukan komitmen dari kementerian, operator logistik, hingga masyarakat untuk mewujudkan Zero ODOL 2027,” jelas Aan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Aan, rencana aksi yang telah disusun pemerintah mencakup seluruh ekosistem angkutan logistik, mulai dari kesejahteraan pengemudi, regulasi yang sedang dibahas di DPR, hingga penerapan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.
Dalam hal pengawasan, pemerintah akan terlibat sejak awal, mulai dari titik pemuatan barang, deteksi digital di jalan, integrasi data, hingga penegakan hukum yang konsisten.
Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pengemudi, tetapi juga operator dan pemilik barang.
“Pendekatannya bukan sekadar menindak, tetapi menata ekosistem angkutan logistik. Dengan roadmap yang kami susun, semua pihak akan diawasi dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Aan optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, operator, dan masyarakat.
“Dengan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya yakin Zero ODOL dapat direalisasikan pada 2027,” tutupnya.(*)
