“Sebagai proses tahapan selanjutnya, yang sudah menghasilkan berita acara yang legitimasi maka seluruh Lurah akan membuatkan keputusan tentang Ketua RT,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait dengan insentif para Ketua RT di Kota Jambi, Wali Kota menyebut kedepan telah direncanakan untuk adanya peningkatan secara bertahap, namun kembali sesuai dengan kesanggupan keuangan daerah.
“Dengan banyaknya tugas-tugas Ketua RT kedepan tentu kita akan upayakan terkait insentif ini. Kami telah menghitung dan optimis kalau opsen pajak yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah berhasil, termasuk dari sumber PAD lainnya, bisa terwujud secara bertahap. Dan turut berpengaruh pada program “Kampung Bahagia” yang akan dilaksanakan berkelanjutan setiap tahun,” ujar Maulana penuh optimis.
Nantinya setelah terpilih, para Ketua RT akan dilantik dan turut dikukuhkan menjadi pemangku adat yang direncanakan akan dilaksanakan pada 20 atau 21 Mei 2025. Yang selanjutnya, akan dilakukan tahapan retret bagi Ketua RT se-Kota Jambi selama satu hari.
“Dalam kesempatan itu, nanti banyak akan diberikan materi dengan masing-masing keahlian, mulai dari Gubernur, Densus 88, Lembaga Adat Melayu, DPMPPA, Disdukcapil, Disdamkartan hingga saya selaku Wali Kota yang menyampaikan Perwal Kampung Bahagia,” ucap Maulana.
Terkait dengan program 100 juta per RT atau Kampung Bahagia, setelah dilakukan pelantikan dan retret sebagai pemberian pemahaman kepada para Ketua RT, akan ada 67 RT sebagai percontohan Kampung Bahagia yang akan terus di evaluasi.
“Kampung Bahagia ini adalah program kami yang berbasis komunitas, sehingga aspeknya adalah partisipasi dan kolaborasi. Oleh karena itu, akan kita uji coba, agar memastikan kemanfaatannya dapat berjalan dengan baik dan dipersiapkan secara benar, karena jumlah anggarannya yang cukup besar sekitar 160 miliar, harus terkonsep secara baik dan benar,” sebut Maulana.
Pada kesempatan itu, apresiasi yang tinggi juga diberikan oleh orang nomor satu di Kota Jambi itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi turut menyukseskan Pilkate serentak. Terutama sebagai leading sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, yang telah menyiapkan baik dari sisi administratif hingga penyelenggaraannya.
