JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis untuk percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/02/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program perumahan daerah dengan kebijakan nasional.
Menteri Maruarar Sirait, yang akrab disapa Menteri Ara, didampingi jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian PKP.
Dalam diskusi hangat, Gubernur Al Haris memaparkan tiga prioritas strategis: peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah, pembangunan rumah susun di lokasi strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk kawasan kumuh.
“Kehadiran kami hari ini menunjukkan komitmen memastikan warga Jambi memperoleh hunian layak. Usulan kami fokus pada manfaat nyata seperti bedah rumah dan penataan kawasan kumuh,” ujar Al Haris.
Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus terintegrasi, tidak parsial.
Ia mendorong Jambi menjadi wilayah percontohan program kolaboratif yang menggabungkan APBN, APBD, CSR perusahaan, BSPS, hingga skema KUR Perumahan.
Selain itu, Kementerian PKP juga akan melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani).
Menteri Ara menambahkan, program ini tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga dan munculnya wirausaha lokal baru.
Sinergi ini diapresiasi oleh seluruh kepala daerah, dan Kementerian PKP berencana melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan lahan dan validasi data usulan.
Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat kunci OPD Provinsi Jambi, termasuk Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk mematangkan data teknis agar program rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat terealisasi secara bertahap sepanjang tahun 2026.(*)
