Dorong Pelayanan HAM di Daerah, Kakanwil KemenHAM Jambi Sambangi Gubernur

Pertemuan Sukiman dan Al Haris: Sinergi Kemenkumham dan Pemprov Jambi Diperkuat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen-HAM) Jambi, Sukiman, melakukan audiensi secara langsung dengan Gubernur Jambi, Al Haris, dalam upaya mempererat sinergi antara Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Jambi ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil memperkenalkan Kanwil Kemenham Jambi sebagai lembaga baru yang akan menjadi perpanjangan tangan Kemenkumham RI di daerah.

Baca juga:  Program MBG Jambi Dimulai, 3.509 Siswa Dapat Makanan Sehat, Diharapkan Merata ke Semua Sekolah

“Kanwil Kemenham Jambi akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kemenkumham di daerah, sekaligus mitra strategis Pemprov Jambi dalam isu perlindungan dan pemajuan HAM,” ujar Sukiman.

Dalam kesempatan itu, Sukiman juga menyampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang lebih representatif.

Baca juga:  Ujung Jabung Siap Jadi Kawasan Investasi, Pemerintah Jambi Fasilitasi Investor

Hal ini dinilai penting untuk menunjang efektivitas kerja dan pelayanan publik yang optimal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya dan langsung mengarahkan jajaran terkait, khususnya Biro Aset Provinsi Jambi, untuk menindaklanjuti permohonan fasilitas kantor dari Kanwil Kemenham Jambi.

“Kami menyambut baik kehadiran Kanwil Kemenham Jambi sebagai mitra strategis. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung penguatan kelembagaan ini demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Al Haris.

Baca juga:  UMP Jambi 2026 Naik Jadi Rp3.471.000, Tunggu Pengesahan Gubernur

Audiensi ini berjalan tertib dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar-instansi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)

image_pdfimage_print

Pos terkait