JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyoroti ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Kota Jambi saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026).
Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.
Menurut Maulana, beberapa sekolah di pusat kota mengalami kelebihan murid, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik hingga harus digabung.
Fenomena ini dipicu oleh perubahan demografi dan pesatnya pembangunan kawasan permukiman baru di pinggiran kota.
“Kondisi ini nyata. Ada sekolah yang kelebihan murid, tetapi ada juga yang kekurangan hingga harus dilakukan merger,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, banyak sekolah lama berada di pusat kota yang kini didominasi penduduk usia lanjut, sehingga jumlah anak usia sekolah menurun.
Sementara itu, kawasan perumahan baru dihuni keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah, namun fasilitas pendidikan seperti TK dan PAUD masih terbatas.
Sebagai solusi strategis, Pemkot Jambi telah mengusulkan pembangunan lima unit TK dan PAUD di kawasan perumahan baru kepada pemerintah pusat.
“Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut,” tambah Maulana.
Selain pembangunan baru, Pemkot Jambi juga menata kembali distribusi sekolah agar lebih merata dan sesuai dengan perkembangan wilayah.
Wali Kota menegaskan bahwa tantangan bukan sekadar membangun sekolah, tetapi menyesuaikan distribusi agar efektif dan tepat sasaran.
“Sekolah itu dibutuhkan, tapi distribusinya harus diperbaiki. Ini yang sedang kami dorong ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Maulana menekankan pentingnya penggunaan data akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
“Program revitalisasi sekolah sekarang langsung dari pusat. Data yang valid akan memastikan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Selain isu pendidikan, Wali Kota juga menyinggung perkembangan Bank Jambi, yang saat ini masih dalam tahap kajian tim ahli. Hasil kajian ini akan menjadi dasar opsi atau penawaran yang akan diambil oleh pemerintah daerah.(*)
