MALAYSIA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka.
Wacana ini kembali mencuat setelah pemerintah Melaka mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan sebagai tahap awal proyek.
Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai kajian awal pembangunan jembatan tersebut.
Studi kelayakan ini akan mencakup aspek teknis konstruksi, kelayakan ekonomi, serta dampak logistik dan lingkungan.
Proyek jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer itu disebut akan menghubungkan kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia di seberang Selat Malaka.
Sejumlah kajian awal mengarah pada kawasan Dumai atau Bengkalis di Provinsi Riau sebagai titik penghubung di sisi Indonesia.
Jika proyek tersebut terealisasi, jembatan lintas Selat Malaka diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Malaysia–Indonesia menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat, yang selama ini bergantung pada transportasi laut dan udara.
Ab Rauf menilai pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral kedua negara serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujar Ab Rauf.
Dari sisi Indonesia, rencana ini mendapat sambutan positif di tingkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas regional.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, mengatakan bahwa pembangunan jembatan lintas negara dapat membuka jalur strategis baru bagi perekonomian wilayah pesisir Riau.
“Kami mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai langkah memperkuat konektivitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.
Meski demikian, wacana pembangunan jembatan Selat Malaka ini juga menuai kritik dari kalangan oposisi di Malaysia.
Tokoh oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek infrastruktur berskala besar tersebut.
“Belanja pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan federal dari Putrajaya. Jika untuk perbaikan jalan negara bagian saja membutuhkan dukungan pusat, bagaimana mungkin pembangunan jembatan lintas Selat Malaka dapat dibiayai?” kata Yadzil.
Pemerintah Melaka menyebut studi kelayakan dijadwalkan mulai dilakukan pada awal 2026.
Setelah rampung, hasil kajian akan diajukan ke National Physical Planning Council (MPFN) Malaysia untuk dievaluasi.
Selanjutnya, pemerintah Melaka berencana membawa hasil studi tersebut ke tahap pembahasan bilateral dengan pemerintah Indonesia, termasuk mengenai skema pendanaan dan pembagian peran kedua negara.
Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki fase pengambilan keputusan final.
Realisasi proyek akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan serta kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua negara.(*)
