Akses Kesehatan Masyarakat Miskin Terancam, DPR Tuntut Regulasi Tertulis BPJS PBI

Penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI memicu kekhawatiran soal akses layanan kesehatan. DPR desak regulasi tertulis agar rumah sakit tetap melayani peserta nonaktif dan klaim dijamin dibayar selama masa verifikasi data.

Pentingnya Sinkronisasi Data dan Kepercayaan Publik

Desakan penerbitan regulasi tertulis juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional.

Program BPJS PBI selama ini menjadi jaring pengaman utama bagi jutaan warga miskin.

Gangguan akses layanan, meski sementara, bisa berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Polemik ini menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah diharapkan mempercepat pembaruan data sekaligus memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas layanan medis selama masa penyesuaian kebijakan.(*)

image_pdfimage_print
Baca juga:  Heartology Cardiovascular Hospital Perkuat Kolaborasi untuk Atasi Penyakit Katup Jantung di Jambi

Pos terkait